Sepak bola Korea Selatan kembali diguncang kontroversi setelah laporan pemerintah mengungkap dugaan penggunaan dana KFA untuk menyediakan layanan seksual kepada wasit dan pejabat sepak bola asing. Kasus lama tersebut mencuat ketika federasi sedang menghadapi tekanan publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan itu sebenarnya disusun Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada 2016 setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di KFA. Dokumennya baru menjadi perhatian luas setelah JTBC memperoleh laporan tersebut dan mempublikasikan sejumlah temuan sensitif.
CNN, yang memperoleh dokumen tersebut dari kantor anggota parlemen Jin Sun-mi, melaporkan pembayaran untuk “hiburan seksual” dilakukan setidaknya delapan kali sepanjang 2011 hingga 2012. Penerimanya disebut melibatkan wasit serta pejabat sepak bola asing yang berkunjung ke Korea Selatan.
Tiga pertandingan dalam periode tersebut berkaitan dengan kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade, membuat kasus ini sangat sensitif karena menyentuh persoalan integritas pertandingan. Namun, sejauh laporan yang tersedia, tidak ditemukan kesimpulan bahwa hasil laga dimanipulasi sebagai imbalan atas fasilitas tersebut.
KFA Minta Maaf setelah Skandal Wasit Terbongkar
Asosiasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah pemberitaan mengenai laporan pemerintah tersebut kembali mencuat lebih dari satu dekade kemudian. Federasi mengakui berbagai persoalan belakangan ini telah menimbulkan kekhawatiran, termasuk pemberitaan mengenai praktik lama yang tidak diketahui banyak anggota organisasi saat ini.
KFA sekaligus menegaskan penyalahgunaan kartu perusahaan dan tindakan tidak pantas seperti yang terdapat dalam laporan tersebut tidak lagi terjadi sekarang. Pernyataan itu menjadi upaya federasi meyakinkan publik bahwa mekanisme administrasi dan pendampingan pejabat pertandingan telah berubah dibandingkan periode 2011-2012.
Salah satu kejadian yang diperinci berlangsung setelah Korea Selatan menghadapi Oman pada 21 September 2011 dalam kualifikasi Olimpiade London. Empat wasit yang memimpin pertandingan tersebut diduga dibawa ke tempat pijat pada dini hari setelah laga dengan pengeluaran mencapai 760.000 won.
Menurut dokumen investigasi yang diberitakan CNN, pegawai KFA kemudian memasukkan biaya tersebut dalam laporan pengeluaran sebagai aktivitas minum setelah pertandingan. Pola pencatatan serupa diduga digunakan dalam transaksi lain, dengan biaya dimasukkan sebagai konsumsi, minuman, atau pijat biasa.
Peristiwa lain disebut terjadi menjelang pertandingan Korea Selatan melawan Kuwait pada 29 Februari 2012 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Seorang penilai wasit juga diduga menerima fasilitas serupa pada 14 Maret ketika Korea Selatan menghadapi Qatar dalam kualifikasi Olimpiade.
Jumlah keseluruhan yang tercatat dalam laporan pemerintah hampir mencapai 5,6 juta won atau sekitar 3.950 dolar AS selama periode satu tahun. Pemeriksaan tersebut menggunakan riwayat kartu perusahaan dan keterangan pegawai sebagai bagian dari proses penelusuran penggunaan uang federasi.
Laporan Juga Menyebut Pejabat Asosiasi Sepak Bola China
Dokumen tersebut juga menyebut Asosiasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) diduga membayar layanan untuk tiga pejabat Chinese Football Association yang datang melalui program pertukaran wasit. CNN telah meminta tanggapan federasi China, sementara kewarganegaraan seluruh pejabat pertandingan lain dalam dokumen tersebut tidak disebut secara lengkap.
Media Jepang kemudian melaporkan empat wasit asal Jepang kemungkinan termasuk dalam pejabat yang terkait dengan tuduhan tersebut. Japan Football Association menyatakan sedang melakukan pemeriksaan ketika dimintai komentar CNN, sehingga keterlibatan individu dari Jepang belum dapat dianggap sebagai kesimpulan final.
Sejumlah pemberitaan lain yang mengutip JTBC dan Yonhap menyebut cakupan kasus melibatkan sekitar 20 pejabat pertandingan dari beberapa negara dalam tujuh pertandingan. Angka itu tidak harus bertentangan dengan laporan CNN karena “delapan kali” merujuk jumlah kejadian, bukan jumlah pertandingan atau orang.
Negara yang disebut dalam pemberitaan tersebut antara lain Jepang, Uni Emirat Arab, Iran, Bahrain, dan Uzbekistan. Namun, karena informasi itu berasal dari laporan media mengenai dokumen lama, identitas serta keterlibatan masing-masing individu masih membutuhkan verifikasi melalui penyelidikan resmi.
Pemerintah Sebut Masalah KFA Bersifat Institusional
Investigasi pemerintah menyimpulkan persoalan tersebut bukan hanya tindakan pribadi seorang pegawai, meskipun sebagian besar pengaturan disebut ditangani satu orang. Auditor menilai praktik tersebut berjalan dengan persetujuan organisasi berdasarkan transaksi kartu kredit dan wawancara terhadap sejumlah pegawai.
Pegawai yang diperiksa mengatakan uang yang dibayarkan di tempat pijat mencakup layanan seksual dan mengklaim fasilitas tersebut disediakan atas permintaan wasit asing. Namun, pernyataan dalam proses audit tetap berbeda dengan pembuktian pidana karena membutuhkan standar bukti hukum yang lebih tinggi.
Kejaksaan Korea Selatan akhirnya memutuskan pada Desember 2017 bahwa bukti yang tersedia tidak mencukupi untuk meneruskan perkara. Karena itu, penting membedakan temuan audit pemerintah, pengakuan atau keterangan pegawai, dan keputusan penegak hukum yang tidak melanjutkan proses pidana.
Kementerian olahraga kembali menegaskan persoalan tersebut telah diteruskan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan KFA diminta mengambil langkah yang diperlukan. Pemerintah menyatakan tetap memantau perkembangannya meskipun kejadian yang menjadi pokok laporan berlangsung sekitar satu dekade sebelumnya.
Belum ada pengumuman resmi FIFA mengenai proses disipliner baru terhadap KFA terkait laporan tersebut berdasarkan sumber resmi yang ditemukan. Karena itu, kemungkinan hukuman FIFA maupun implikasi terhadap pertandingan masa lalu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pemberitaan mengenai audit pemerintah.
KFA Mengubah Sistem Kartu dan Pendampingan Wasit
KFA menyatakan sudah menerapkan sistem “clean card” sejak 2013 untuk membatasi penggunaan kartu perusahaan di tempat tertentu, termasuk panti pijat dan karaoke. Langkah tersebut dirancang menutup ruang penyalahgunaan pembayaran seperti yang ditemukan dalam audit periode sebelumnya.
Federasi juga mengubah sistem pendampingan wasit asing dengan menggunakan liaison officer atau petugas penghubung terpisah daripada menyerahkan seluruh kebutuhan mereka kepada staf internal. Fasilitas yang diberikan kini disebut terbatas pada transportasi, akomodasi, konsumsi, dan suvenir seperti ginseng merah.
Catatan resmi KFA sebelumnya juga mengakui terdapat persoalan penggunaan kartu perusahaan pada 2011-2012 dan menyebut kelemahan sistem pengawasan sebagai salah satu penyebabnya. Federasi saat itu mengatakan mekanisme pengendalian diperketat setelah Chung Mong-gyu mulai memimpin organisasi pada 2013.
Kasus lama tersebut menjadi semakin relevan karena KFA justru sedang melakukan reformasi besar terhadap sistem perwasitan pada 2026. Federasi mengumumkan profesionalisme, keadilan, dan transparansi sebagai tiga prinsip utama kebijakan wasit yang mulai diperkenalkan pada Februari.
Sistem Penunjukan Wasit KFA Ikut Dirombak
Salah satu perubahan yang diumumkan adalah sistem penugasan wasit yang sebelumnya diputuskan komite akan diarahkan menuju mekanisme berbasis komputer. KFA juga berencana mengembangkan sistem penempatan berbasis kecerdasan buatan secara bertahap agar proses penunjukan menjadi lebih objektif dan transparan.
Komposisi tim evaluasi juga diperluas dengan menambah jumlah anggota yang bukan berasal dari kalangan wasit dari satu menjadi tiga orang. Perwakilan klub akan diberikan kesempatan mengamati proses tertentu, sedangkan unit administrasi perwasitan direncanakan diperkuat secara organisasi.
Program reformasi itu sebelumnya diawali forum terbuka pada Februari 2026 yang membahas pendidikan, peningkatan kualitas, penugasan, serta evaluasi wasit. KFA bahkan menayangkannya secara langsung untuk membuka komunikasi lebih luas dengan suporter, wasit, klub, dan pemangku kepentingan sepak bola.
Langkah tersebut menunjukkan persoalan tata kelola wasit sebenarnya sudah berada dalam agenda reformasi sebelum laporan layanan seksual kembali menjadi pemberitaan. Kemunculan skandal lama sekarang membuat tuntutan transparansi menjadi semakin besar karena menyangkut reputasi federasi di tingkat internasional.
Skandal Muncul saat KFA Sedang Dilanda Krisis
Momentum kemunculan laporan tersebut menjadi semakin berat karena KFA baru saja mengalami penggeledahan kantor oleh Kepolisian Metropolitan Seoul pada 6 Agustus 2026. Polisi menyelidiki dugaan penghalangan kegiatan usaha terkait proses penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih tim nasional pada 2024.
Kementerian olahraga sebelumnya menemukan KFA melanggar prosedur internal ketika menunjuk Hong dan pendahulunya, Juergen Klinsmann, meskipun tidak menemukan tindakan ilegal. Polisi kemudian melanjutkan pemeriksaan setelah menerima laporan mengenai kemungkinan intervensi tidak semestinya dalam proses penunjukan tersebut.
Kontroversi Hong kembali memanas setelah Korea Selatan tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2026 meski mengawali turnamen dengan kemenangan atas Republik Ceko. Kekalahan berikutnya membuat tekanan kepada pelatih, pengurus, dan sistem pengambilan keputusan KFA semakin meningkat.
Hong kemudian mengundurkan diri setelah kegagalan tersebut, sementara Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta investigasi terhadap pengelolaan sepak bola nasional. Kritik publik tidak hanya diarahkan pada hasil pertandingan, tetapi juga dugaan kronisme, transparansi rendah, dan lemahnya akuntabilitas organisasi.
Chung Mong-gyu Mundur setelah 13 Tahun Memimpin
Chung Mong-gyu sebelumnya mengumumkan akan melepaskan jabatan presiden KFA setelah Piala Dunia 2026 setelah memimpin federasi sejak 2013. Ia sebenarnya terpilih kembali untuk periode keempat pada Februari 2025 dengan memperoleh 85,6 persen suara dalam pemilihan.
Chung akhirnya meninggalkan posisi pemimpin sepak bola Korea Selatan pada Juli setelah lebih dari 13 tahun berkuasa. Kepergiannya membuka jalan menuju perubahan struktur kepemimpinan di tengah meningkatnya tuntutan reformasi dari pemerintah, parlemen, mantan pemain, dan pendukung.
Pemerintah bahkan memasukkan perubahan pengelolaan KFA sebagai bagian dari program nasional untuk memperbaiki praktik yang dianggap tidak normal. Agenda tersebut mencakup pemilihan langsung presiden federasi, proses pemilihan pelatih yang lebih transparan, serta perbaikan administrasi perwasitan.
K-Football Innovation Committee kemudian dibentuk dengan mantan kapten Korea Selatan Park Ji-sung dan Presiden Korean Sport & Olympic Committee Ryu Seung-min sebagai figur penting. Komite itu juga melibatkan Lee Young-pyo dan Park Joo-ho untuk membahas perubahan struktur sepak bola Korea Selatan.
Reformasi KFA Kini Mendapat Ujian Besar
Komite reformasi pada Juli juga membahas perubahan aturan pemilihan presiden agar tenggat dapat diperpanjang bila terdapat kondisi khusus. Tujuannya memberikan ruang bagi mekanisme pemilihan yang lebih transparan daripada terburu-buru menentukan pemimpin baru dalam batas waktu administratif sebelumnya.
Tim nasional Korea Selatan sendiri berada dalam masa transisi setelah pengunduran diri Hong karena KFA memutuskan mencari pelatih sementara melalui proses rekrutmen terbuka. Keputusan tersebut diambil dalam rapat dewan pada 24 Juli sebagai bagian dari penataan ulang tim nasional.
Rangkaian persoalan membuat laporan dugaan layanan seksual untuk wasit tidak lagi sekadar cerita mengenai kesalahan administrasi lebih dari sepuluh tahun silam. Kasus itu kini menjadi simbol persoalan yang lebih besar mengenai transparansi, pengawasan keuangan, integritas, dan budaya organisasi KFA.
KFA telah menegaskan praktik dalam laporan tersebut tidak terjadi sekarang serta menunjukkan sejumlah perubahan sistem sejak 2013. Namun, pemulihan kepercayaan publik akan sangat bergantung pada keterbukaan penyelidikan terbaru dan keberhasilan reformasi yang sedang dilakukan federasi bersama pemerintah.
Bagi sepak bola Korea Selatan, tantangannya kini jauh melampaui persoalan mengganti pelatih atau memperbaiki performa tim nasional. Setelah kegagalan Piala Dunia, pengunduran diri presiden, penggeledahan polisi, dan skandal wasit, KFA menghadapi pertaruhan terbesar untuk memulihkan kredibilitas institusinya.
